Skip to main content

Cara Browsing di Internet Tanpa Terlacak Melindungi Privasi | Diego Murdani

Berebut Citra Meraih Simpati


Oleh Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si. *)

Pemilihan umum (pemilu) serentak, tinggal 90-an hari lagi. Para kontestan, terutama pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta partai politik dan tim suksesnya, sudah makin rajin membuat berbagai kegiatan, bahkan manuver guna menarik media agar mau meliputnya.

Demikian pula melalui tim media sosialnya, kedua pasangan calon beserta parpol dan timsesnya membuat berbagai pernyataan demi meningkatkan popularitasnya. Peserta Pemilu 2019 berharap apa yang mereka lakukan berujung pada elektabilitasnya pada saatnya nanti.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.33/2018 membatasi iklan di media hanya selama 21 hari. Hal ini memaksa berbagai media membuat berbagai kreasi dengan menyajikan berbagai sajian ataupun tayangan yang mampu mendatangkan iklan sebagai ganti sangat terbatasnya iklan politik.

Kenyataan itu ditambah ketatnya persaingan antarmedia yang menyebabkan media terkesan kurang selektif, serta kurang menyeleksi masalah yang dilontarkan oleh para elite. Dampaknya terlontarlah berbagai informasi serta opini yang kurang berbobot sekaligus mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pendekatan ekonomi politik media mengesankan bahwa yang penting apa yang disajikan akan memperoleh akses memadai dari masyarakat sehingga menghasilkan segepok iklan, tanpa melihat korelasinya dengan manfaatnya bagi masyarakat, bahkan seakan tidak peduli terhadap kemungkinan munculnya berbagai dampak negatif.

Di sisi lain, terkonsentrasinya pemilu serentak yang seolah terkesan hanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, membuat pemilu anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kota/kabupaten, seolah terabaikan.

Banyak di antara masyarakat yang kurang paham pada model pemilu serentak yang pertama kali terselenggarakan dan merupakan satu-satunya di dunia hingga saat ini.

Sosialisasi oleh KPU tentang tata cara teknis pemilu yang sudah mulai lewat berbagai media pun tampaknya belum sinifikan pengaruhnya pada antusiasme masyarakat.

Bagi capres petahana beserta parpol pendukungnya, berbagai kegiatan yang dilakukannya sebagai bagian dari tugas kepresidenan, sangat membantu, terutama dalam memelihara intensitas komunikasinya dengan masyarakat.

Sebaliknya, bagi penantang yang harus menyampaikan berbagai program yang akan mereka lakukan seandainya terpilih kelak, tentu diperlukan energi, baik moril maupun finansial yang jauh lebih besar. Celakanya, terbatasnya kampanye melalui iklan media menyebabkan parpol pendukungnya juga perlu bekerja keras untuk menyosialisasikan para calon anggota legislatif (caleg) beserta parpolnya. Mereka terkesan kurang kompak terkait dengan iuran untuk kampanye, bahkan ketidakkompakan ini sering mencuat di media.

Melihat kenyataan itu, ke depan apa yang sebaiknya dilakukan para kontestan pemilu secara keseluruhan, baik yang melibatkan petahana maupun penantang, agar mampu mengarahkan perhatian masyarakat (grove the society attention) sehingga mampu melahirkan kesan pertama yang menggoda yang berujung pada terpilihnya jagoan mereka kelak.

Beda Strategi Berkampanye untuk memperoleh dan meningkatkan citra guna meraih simpati calon pemilih setiap kontestan tentu akan bermain drama. Hal inilah satu cara yang cukup efektif. Dari sisi komunikasi, permainan drama dengan memanfaatkan metafora "theatrical" tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Drama yang akan mereka perankan sebaiknya dikaitkan dengan kebutuhan aktual/riil dari calon pemilihnya. Melihat kenyataan ini, metafora "theatrical/acting" yang dilakukan capres dan cawapresnya tentu sangat berbeda dengan para calon anggota legislatif di setiap tingkatan.

Kenyataan riil bahwa Pilpres 2019 memperoleh perhatian media beserta timses pendukungnya masing-masing, tidak bisa serta-merta membawa dampak positif, utamanya bagi para caleg masing-masing parpol pendukung.

Bagi parpol, mungkin bisa, utamanya guna mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Meski sangat berat, utamanya yang tidak terbantu efek "ekor jas". Namun, bagi para caleg, kompetisi bukan hanya terjadi antarparpol, melainkan juga antarcaleg satu parpol dalam satu daerah pemilihan (dapil) yang sama.

Terbatasnya iklan melalui media massa meski bisa dikreasi melalui media sosial yang jangkauannya bagi masyarakat awam terbatas, membuat mulai marak para caleg yang memasang gambar serta alat peraga, mulai dari ukuran kecil hingga sangat besar.

Selain biayanya mahal dan jangkauannya terbatas, juga sangat tidak sesuai dengan realitas yang tercantum dalam kartu suara nantinya, yang hanya berupa teks/tulisan nama.

Model semacam ini tentu menyulitkan calon pemilih, terutama yang telah cukup umur, sekaligus juga menyulitkan para caleg untuk memahamkan dirinya sehingga tertanam di hati calon pemilihnya.

Rumitnya sistem pemilu dibarengi dengan sifat manusia sebagai makhluk ekonomi yang berprinsip dengan modal sedikit menghasilkan banyak, ditambah kondisi massa mengambang yang masih cukup tinggi persentasenya, maka kemungkinannya politik uang akan tetap menjadi pilihan para caleg yang berduit.

Merayu tetapi Mendidik Untuk Pilpres 2019, hingga kurang lebih 3 bulan masa kampanye, kesan saling serang dan saling menjatuhkan masih sangat dominan. Meski bagi petahana lebih mudah melakukannya dengan menyampaikan kinerjanya. Namun, serangan yang dilakukan penantang, sering akhirnya menjebaknya untuk membalas serangan.

Ke depan, sebaiknya mereka lakukan adalah melakukan komunikasi yang sesuai dengan prinsip utamanya, yaitu jujur, menarik perhatian, dan tetap berpegang pada etika.

Tanpa perlu malu sebaiknya para elite meniru iklan empat merek sepeda motor. Yamaha beriklan: Yamaha nomor satu di dunia. Seakan tidak mau kalah, Honda beriklan: Honda lebih unggul. Vespa pun bilang: Lebih baik naik Vespa. Suzuki mengatakan: Inovasi tiada henti.

Bila kita cermati, masing-masing saling mengunggulkan diri. Namun, mereka tdak saling menjatuhkan, misalnya Honda lebih unggul dibanding Vespa/Yamaha/Suzuki. Untuk kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, boleh saja misalnya mengatakan pilih capres tegas. Namun, tidak perlu mengatakan sesuatu, utamanya misal yang terkait dengan fisik pesaingnya.

Melakukan kampanye negatif dengan mengritik kinerja petahana adalah sah selama data yang digunakan akurat. Syukur bila disertai dengan cara memperbaikinya ke depan secara aplikatif, dan bukan hanya normatif yang masih membingungkan calon pemilih. Model kampanye hoaks dengan data yang tidak akurat, nantinya tentu akan terkuak dalam lima kali debat capres dan cawapres, dan jelas akan sangat merugikannya.

Bagi para caleg, pilihannya perlu membangun komunikasi kelompok, syukur komunikasi antarpersona dengan para calon pemilihnya. Banyaknya pesaing baik dari luar maupun dalam parpol memaksa mereka melakukan itu.

Akhirnya, pilihannya ada pada para kontestan masing-masing. Membuat masyarakat yang makin cerdas dan rasional memercayai dan akhirnya memilihnya adalah keniscayaan.

*) Penulis adalah dosen dan Ketua STIKOM Semarang

Comments

Popular posts from this blog

Stop Work Order Kebun Sawit Cemerlang Abadi

Blangpidie, Aceh, 30/4 (Benhil) - Anggota DPD RI, Sudirman meninjau perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi yang ditanam di tanah hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Minggu. Kedatangan senator asal Provinsi Aceh, Sumatera ke wilayah pedalaman Abdya tersebut untuk melihat langsung kondisi perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi yang selama ini dihembus isu lahan HGU ditelantarkan oleh perusahaan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ( Elaeis guineensis ) yang berada di Desa Cot Simantok, Kecamatan Babahrot tersebut terancam tutup lantaran terkendala dengan pemerintah daerah yang tidak bersedia megeluarkan rekomendasi perpanjangan izin HGU. Pemkab Abdya tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin PT Cemerlang Abadi tersebut dengan alasan lahan HGU yang telah diberikan oleh pemerintah ditelantarkan menjadi hutan belantara oleh pihak perusahaan. Stop work order itu adalah kata yang tepat bagi mereka sepert

Indonesia Harus Siap Hadapi Perang Siber

Jakarta, 19/9 (ProDaring) - Republik Indonesia perlu bersiap-siap dalam menghadapi potensi terjadinya perang siber atau konflik dunia maya karena pada masa ini pertikaian antarbangsa dinilai tidak lagi hanya menggunakan senjata fisik seperti nuklir. "Kita memasuki fase tidak lagi berperang dengan musuh dari luar yang terlihat wujudnya," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis. Menurut Bambang Soesatyo, saat ini kerap terjadi operasi psikologis dengan berbagai strategi dan menggunakan beragam media sebagai salah satu senjatanya. Selain itu, ujar dia, perang juga tidak lagi melibatkan negara sebagai aktor utama tetapi juga menggunakan lintas aktor dengan spektrum yang lebih luas. Politisi Partai Golkar berlogo pohon beringin rindang itu mengingatkan, maraknya informasi hoaks ( hoax ), pengaburan fakta, ujaran kebencian, hingga pencurian data pribadi merupakan beberapa bentuk konkret perang di masa kini. "Perang digital seperti ini ti

Perusahaan Sawit Tanggulangi Kebakaran Lahan

Sampit, Kalteng, 18/4 (ProDaring) - Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ikut gencar mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. "Tahun 2018 ini kami berharap desa di sekitar perusahaan giat lagi menjaga daerahnya. Bagi desa yang wilayahnya nol atau nihil kebakaran, maka akan kembali kami beri reward, sesuai MoU (nota kesepakatan) pada bulan Juli 2017-Juni 2018 antara pemerintah desa dengan PT Globalindo Alam Perkasa," kata General Manager PT Globalindo Alam Perkasa, Darman di Sampit, Rabu. Darman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Masyarakat Bebas Api yang dijalankan perusahaan mereka sejak beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini salah satu bentuk upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya api dan membekali tim balakar desa tentang cara penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Masyarakat diharapkan turut mencegah atau meminimalisir kebakaran, khususnya di wila