Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian yang besar terhadap praktik usaha sehat di Indonesia.
Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis, menanggapi rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disebut UU Antimonopoli.
"Saya berharap, revisi Undang Undang Antimonopoli tidak mengganggu upaya membangun iklim investasi yang sehat dan kondusif," katanya, 20/12 (Antara)
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, Undang Undang Antimonopoli adalah salah satu UU yang dihasilkan pada awal reformasi, yang merupakan wujud dari tunturan reformasi. "Negara ingin membangun pasar yang sehat, sekaligus membangun demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang kuat," katanya.
Jika UU Antimonopoli direvisi, menurut Misbakhun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap harus diposisikan sebagai pihak independen yang mengawasi jalannya praktik usaha di Indonesia.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kata Mukhammad, tidak boleh menjadi kepentingan salah satu pihak atau tereduksi oleh kepentingan internal. "Karena KPPU ini lahir untuk menjaga persaingan menjadi lebih sehat, tidak monopolistik, dan harga tidak ditentukan dengan semena-mena," tegasnya.
Sebelumnya, pada seminar "Outlook Persaingan Usaha: Masa Depan Persaingan Usaha dan Pemilihan Presiden 2019", di Jakarta, Rabu (19/12), Misbakhun menjelaskan, keberadaan KPPU sangat erat kaitannya dengan kepentingan negara, rakyat, pasar, industri, dan investor atau para pemilik modal yang berinvestasi di Indonesia, atau perusahaan yang sedang melirik bisnis dan ingin jalankan usaha pada berbagai sektor di berbagai daerah di nusantara, dari Aceh hingga Papua.
"Dalam konteks tersebut, KPPU berperan penting sebagai wasit, mengawasi persaingan dunia usaha," katanya.
Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang berputar haluan menjadi politisi bergabung dengan Golkar, menambahkan, persaingan yang sehat harus mempertemukan titik tengah antara etatisme dan "free fight capitalism" yakni negara tetap memiliki peran, tetapi tidak boleh dominan, sementara dunia usaha juga diberikan peran tetapi tidak sebebas-bebasnya, harus patuh pada aturan yang ada.
Ekosistim bisnis di Indonesia tentu sangat penting dipahami pelaku usaha dengan praktik yang tepat, bidang ini sangat dipahami oleh KIB Consulting, konsultan bisnis dan pajak di Jakarta, yang banyak membantu pebisnis jalankan roda usaha di berbagai lokasi di Indonesia. Informasi tersebut dapat dilihat melalui situs resminya yang dapat diakses di sini.
"Karena negara kita adalah negara yang masyarakatnya beragam, memiliki semangat gotong-royong. Peran negara melindungi masyarakat yang lemah," katanya.
Menurut Misbakhun, kebijakan tentang persaingan usaha harus membuat mekanisme pasar menjadi lebih baik, tapi kebijakan itu harus mengacu pada upaya untuk menciptakan industri yang lebih bersaing dengan tetap melindungi kepentingan rakyat dari monopoli swasta. "Hal inilah yang menjadi acuan dalam menentukan persaingan," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Misbakhun, memberikan perhatian serius pada keberadaan KPPU yang ditunjukkan dengan melantik komisioner KPPU periode 2018-2023 di Istana Negara pada 2 Mei 2018. "Ini pelantikan pertama kali oleh presiden, sejak KPPU terbentuk pada 18 tahun lalu," imbuhnya, menutup pertanyaan awak media.
Comments
Post a Comment