Jakarta, (ProDaring, 3/5/2018) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai revisi cuti Lebaran 2018 menunjukkan kinerja para menteri tidak profesional.
“Kan kasihan dong kalau pembantu-pembantunya tidak profesional kan, kasihan Pak Presiden. Presiden sudah kerja setengah mati, kerja keras, tapi kalau pembantunya simpang siur kan repot juga itu,” ujar Zulkifli Hasan di Ruang Pimpinan MPR, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Menurut Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhasan, menteri terkait seharusnya mendengarkan semua pihak terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Sebelum akhirnya membingungkan masyarakat dengan keputusan yang simpang siur.
“Ya makanya, sebelum memutuskan pikir dulu, rapat dulu dengan semua pihak, baru putuskan,” kata Zulhasan.
Ia melihat adanya koordinasi yang tidak baik di antara para menteri
“Pesan saya, coba koordinasi yang baik, apakah soal keagamaan, soal ekonomi, soal keamanan, soal lain-lain, koordinasilah dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya telah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu menambah tiga hari cuti Lebaran, sehingga jumlah libur menjadi tujuh hari. Namun, keputusan tersebut ditentang banyak pihak karena dianggap terlalu lama.
Akhirnya menteri-menteri terkait mengadakan rapat terbatas, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/5/2018) mengatakan bahwa memang Pemerintah saat ini masih mengkaji perubahan cuti bersama Lebaran 2018 yang tadinya diputuskan tujuh hari kerja melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.
"Jadi, kami tetap pada SKB tersebut, tetapi kami akan cermati hal-hal yang menjadi masukan dari semua kementerian dan tentu saja masukan-masukan yang ada. Nanti kami kumpul dulu semua kementerian dengan mengundang pihak-pihak terkait," jelas Puan Maharani kepada media.
Awalnya, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2018 ditetapkan sebanyak empat hari, yaitu 13, 14, 18 dan 19 Juni 2018. Namun pada 18 April 2018, berdasarkan SKB tiga menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin cuti bersama menjadi tujuh hari.
Sesuai SKB total libur Lebaran dimulai pada 11 Juni hingga 20 Juni 2018, detailnya adalah cuti bersama pada 11, 12, 13, 14 Juni; libur Lebaran 15 dan 16 Juni; 17 Juni adalah pada Minggu dan cuti bersama 18, 19, 20 Juni 2018.
"Tadi baru saja membicarakan bagaimana mempersiapkan hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan persiapan m enjelang puasa, Lebaran dan sesudah Lebaran. Jadi hal-hal yang akan dipersiapkan apakah itu perbankan, pelabuhan, bandara, kemudian bursa efek dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi tadi sudah banyak yang disampaikan untuk dicermati," jelas Puan.Tujuannya, katanya, adalah jangan sampai produktivitas berkaitan dengan ekonomi menjadi tidak dicermati.
"Namun, jangan sampai mengurangi waktu bersilaturahmi umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia menjelang puasa dan Idul Fitri. Dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kami akan berkumpul lagi untuk menyamakan persepsi dengan semua kementerian terkait dan mengundang Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan tentu saja perwakilan dari pengusaha," tambah Puan.
Menurut Puan, sebelum ada perubahan maka SKB tiga menteri itu masih tetap berlaku. Kalaupun akan ada perubahan, ia mengatakan keputusan secepatnya dikeluarkan sebelum bulan Puasa. (nhn/af)
Comments
Post a Comment