Bengkulu, 19/4 (Antara) - Perwakilan warga Desa Air Berau dan Desa Lubuk Bento di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melaporkan konflik perebutan buah pohon kelapa sawit dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II ke Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami khawatir terjadi konflik horizontal antar-masyarakat bila masalah ini berlarut-larut," kata Asra Sarim, warga Desa Lubuk Bento, Mukomuko di Bengkulu, Kamis.
Konflik perebutan buah sawit dalam kawasan HPT Air Ipuh II berawal dari kekeliruan PT Daria Dharma Pratama yang menanami sawit seluas 337 hektare dalam hutan tersebut.
Selanjutnya pada 2014 pihak perusahaan menyerahkan areal bersawit yang sedang berproduksi tersebut ke Pemkab Mukomuko dan oleh pemerintah kabupaten diserahkan ke desa-desa sekitar kawasan hutan tersebut.
Dari sekira 337 ha lahan itu, seluas 50 hektare dibagi ke desa-desa sekitar yakni Desa Air Berau 15 ha, Desa Tunggang 10 ha, Desa Lubuk Bento 15 ha, dan Karya Mulya 10 ha. Sementara lahan seluas lebih 200 hektare dikelola oleh beberapa pihak dalam bentuk koperasi, yang hingga saat ini koperasi tersebut tidak ada kejelasan, baik dalam kepengurusan dan keabsahannya.
Selama beberapa tahun tidak ada kejelasan hasil dari buah sawit ini sehingga muncul gejolak dan masyarakat melakukan pemanenan massal.
Persoalan ini lanjut Asra sudah sempat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Mukomuko, namun selama tujuh bulan tidak ada kejelasan.
Menurut Asra aksi pemanenan sawit dalam kawasan hutan itu sempat terhenti setelah pertemuan yang difasilitasi Dinas LHK namun lambatnya rencana tindak lanjut membuat masyarakat kembali berduyun-duyun masuk ke lahan itu untuk panen buah sawit.
Gesekan dan konflik sosial sangat rawan karena di areal kelapa sawit itu sudah terjadi pengkaplingan lahan untuk dijadikan kebun pribadi, katanya.
Kawasan HPT Air Ipuh II di Kabupaten Mukomuko memiliki luas 7.910 hektare dan seluas 669 hektare berada di wilayah Desa Air Berau dan Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh.
"Kami khawatir terjadi konflik horizontal antar-masyarakat bila masalah ini berlarut-larut," kata Asra Sarim, warga Desa Lubuk Bento, Mukomuko di Bengkulu, Kamis.
Konflik perebutan buah sawit dalam kawasan HPT Air Ipuh II berawal dari kekeliruan PT Daria Dharma Pratama yang menanami sawit seluas 337 hektare dalam hutan tersebut.
Selanjutnya pada 2014 pihak perusahaan menyerahkan areal bersawit yang sedang berproduksi tersebut ke Pemkab Mukomuko dan oleh pemerintah kabupaten diserahkan ke desa-desa sekitar kawasan hutan tersebut.
Dari sekira 337 ha lahan itu, seluas 50 hektare dibagi ke desa-desa sekitar yakni Desa Air Berau 15 ha, Desa Tunggang 10 ha, Desa Lubuk Bento 15 ha, dan Karya Mulya 10 ha. Sementara lahan seluas lebih 200 hektare dikelola oleh beberapa pihak dalam bentuk koperasi, yang hingga saat ini koperasi tersebut tidak ada kejelasan, baik dalam kepengurusan dan keabsahannya.
Selama beberapa tahun tidak ada kejelasan hasil dari buah sawit ini sehingga muncul gejolak dan masyarakat melakukan pemanenan massal.
Persoalan ini lanjut Asra sudah sempat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Mukomuko, namun selama tujuh bulan tidak ada kejelasan.
Menurut Asra aksi pemanenan sawit dalam kawasan hutan itu sempat terhenti setelah pertemuan yang difasilitasi Dinas LHK namun lambatnya rencana tindak lanjut membuat masyarakat kembali berduyun-duyun masuk ke lahan itu untuk panen buah sawit.
Gesekan dan konflik sosial sangat rawan karena di areal kelapa sawit itu sudah terjadi pengkaplingan lahan untuk dijadikan kebun pribadi, katanya.
Kawasan HPT Air Ipuh II di Kabupaten Mukomuko memiliki luas 7.910 hektare dan seluas 669 hektare berada di wilayah Desa Air Berau dan Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh.
Comments
Post a Comment