Skip to main content

Cara Browsing di Internet Tanpa Terlacak Melindungi Privasi | Diego Murdani

Post a Comment

Era Anies Baswedan, Preman di Tanah Abang Beringas



Sepak terjang preman di Tanah Abang dalam kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan semakin meresahkan masyarakat. Mereka berpesta pora tanpa takut berurusan dengan hukum. Pencoleng ini beraksi di depan pintu keluar Blok F Pasar Tanah Abang. Saat mobil keluar dari pintu tersebut, para preman menghadangnya dan memalak untuk mendapatkan sejumlah uang, pada 5 September 2019.

Gerakan pemalakan di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut direspons cepat kepolisian. Sebanyak empat tersangka ditetapkan polisi, yaitu Tasiman (22 tahun), Muhammad Nur Hasan (26 tahun), Iqbal Agus (21 tahun), dan Supriyatna (40 tahun). Keempat pelaku dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan mengajak kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke polsek atau polres terdekat jika dipalak para preman-preman di wilayah Jakarta Pusat.

“Kehadiran polisi salah satunya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saya akan tindak tegas preman-preman yang menganggu aktivitas masyarakat seperti di pntu keluar Blok F Pasar Tanah Abang ini,” kata Harry.

Penangkapan preman tersebut disambut positif Anies Baswedan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini berterimakasih terhadap langkah cepat yang dilakukan kepolisian. “Apa pun alasannya itu salah dan harus ditindak secara hukum karena itu tindakan pidana,” kata Anies, Sabtu, 7 September 2019.

Anies mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pemalakan di Tanah Abang. Dia berharap kasus pamalakan tersebut tidak terulang kembali

Penanganan Tanah Abang


Selain Anies Baswedan, dua mantan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Berikut tata kelola pusat grosir terbesar dari kedua gubernur tersebut.

1. Masa Gubernur DKI Jokowi

Ketika Jokowi memimpin Jakarta, dia fokus menangani penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak keberatan keberadaan PKL asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.

Rencana Jokowi mendapat perlawanan dari para PKL. Pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 ini merasakan ada aksi pemalakan dari oknum hingga tidak terima untuk direlokasi. tapi, Jokowi mengaku telah mengantongi nama-nama preman yang diduga memeras PKL. Ia menjamin akan ada tindakan serius untuk menghentikan tindakan tersebut.

“Saya pastikan itu (pemalakan) ada. Nah, siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati. Ini betul-betul kita cek. Kita lihat. Hati-hati itu. Ini penggunaan jalan, aset negara,” kata Jokowi.

2. Masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Pada era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dia fokus menindak penyewa lahan DKI di Tanah Abang, terutama para pihak yang menyewakan lahan DKI bagi para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di daerah itu.

“Kami bukan cuma membongkar lapak-lapak di sana karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum karena jualan di jalan. Kami juga lapor Bareskrim karena ada tindak korupsi di sana. Anda menyewakan tanah negara untuk lahan korupsi dan menjual lapak mereka untuk PKL, itu dipenjara saja sudah, bos-bos premannya di sana,” kata Ahok, Senin, 6 April 2015.
Labels:
Location: Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Stop Work Order Kebun Sawit Cemerlang Abadi

Blangpidie, Aceh, 30/4 (Benhil) - Anggota DPD RI, Sudirman meninjau perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi yang ditanam di tanah hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Minggu. Kedatangan senator asal Provinsi Aceh, Sumatera ke wilayah pedalaman Abdya tersebut untuk melihat langsung kondisi perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi yang selama ini dihembus isu lahan HGU ditelantarkan oleh perusahaan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ( Elaeis guineensis ) yang berada di Desa Cot Simantok, Kecamatan Babahrot tersebut terancam tutup lantaran terkendala dengan pemerintah daerah yang tidak bersedia megeluarkan rekomendasi perpanjangan izin HGU. Pemkab Abdya tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin PT Cemerlang Abadi tersebut dengan alasan lahan HGU yang telah diberikan oleh pemerintah ditelantarkan menjadi hutan belantara oleh pihak perusahaan. Stop work order itu adalah kata yang tepat bagi mereka sepert
Post a Comment
Read more

Indonesia Harus Siap Hadapi Perang Siber

Jakarta, 19/9 (ProDaring) - Republik Indonesia perlu bersiap-siap dalam menghadapi potensi terjadinya perang siber atau konflik dunia maya karena pada masa ini pertikaian antarbangsa dinilai tidak lagi hanya menggunakan senjata fisik seperti nuklir. "Kita memasuki fase tidak lagi berperang dengan musuh dari luar yang terlihat wujudnya," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis. Menurut Bambang Soesatyo, saat ini kerap terjadi operasi psikologis dengan berbagai strategi dan menggunakan beragam media sebagai salah satu senjatanya. Selain itu, ujar dia, perang juga tidak lagi melibatkan negara sebagai aktor utama tetapi juga menggunakan lintas aktor dengan spektrum yang lebih luas. Politisi Partai Golkar berlogo pohon beringin rindang itu mengingatkan, maraknya informasi hoaks ( hoax ), pengaburan fakta, ujaran kebencian, hingga pencurian data pribadi merupakan beberapa bentuk konkret perang di masa kini. "Perang digital seperti ini ti
Post a Comment
Read more

Perusahaan Sawit Tanggulangi Kebakaran Lahan

Sampit, Kalteng, 18/4 (ProDaring) - Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ikut gencar mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. "Tahun 2018 ini kami berharap desa di sekitar perusahaan giat lagi menjaga daerahnya. Bagi desa yang wilayahnya nol atau nihil kebakaran, maka akan kembali kami beri reward, sesuai MoU (nota kesepakatan) pada bulan Juli 2017-Juni 2018 antara pemerintah desa dengan PT Globalindo Alam Perkasa," kata General Manager PT Globalindo Alam Perkasa, Darman di Sampit, Rabu. Darman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Masyarakat Bebas Api yang dijalankan perusahaan mereka sejak beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini salah satu bentuk upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya api dan membekali tim balakar desa tentang cara penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Masyarakat diharapkan turut mencegah atau meminimalisir kebakaran, khususnya di wila
Post a Comment
Read more