Perempuan dan Pencegahan Korupsi

Jakarta, 22/4 (ProBenhil) - Perempuan diyakini mampu berperan besar dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan birokrasi yang bersih dari perilaku buruk penyalahgunaan anggaran yang berujung pada kerugian negara.

Namun keyakinan dan harapan itu perlu terus diwujudkan di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Apalagi tidak sedikit kasus tindak pidana khususnya korupsi melibatkan perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun di perusahaan.

Mereka yang tersandung kasus korupsi telah dan sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diperoleh mengenai siapa-siapa saja mereka. Dari tipikal dan penilaian keseharian, secara umum perempuan dinilai sebagai orang yang jeli dan teliti. Namun juga selalu dibilang cerewet dan rewel atau "bawel".

Tipikal seperti itu juga mewarnai gaya dan perilaku perempuan dalam berbagai kesempatan, baik di keluarga maupun dalam tugas keseharian di luar rumah atau di kantor. Seseorang boleh menilai dan menyikapinya, tetapi yakinlah bahwa ketelitian dan kejelian serta kecerewetan itu umumnya membuat pekerja beres. Mungkin sikap itu kurang diterapkan oleh beberapa perempuan sehingga terjerat kasus korupsi. Atau mungkin saja sebaliknya, sikap itu justru membuatnya terjerembab dalam kasus yang ditangani KPK.

Mereka adalah para kepala daerah perempuan yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi. Sebagian lagi orang penting di birokrasi pemerintah dan perusahaan.

Adanya perempuan yang menduduki jabatan publik kemudian menjadi orang yang berurusan dengan persoalan hukum tentu akan mencoreng citra perempuan. Ini karena di luar arena penegakan hukum, tak sedikit yang meneriakan persamaan hak dan gender, namun ketika tuntutan hak dan gender itu terwujud justru ada yang terbelit masalah korupsi. Yang jelas sudah banyak dipahami masyarakat bahwa pilkada memang membutuhkan logistik yang sangat besar untuk memenangkannya. Mereka (perempuan pada posisi kepala daerah) dalam posisi pertarungan yang membutuhkan biaya besar itu.

Dalam posisi yang berbeda apabila dijalankan secara baik, diyakini mereka adalah lokomotif untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak sedikit yang sekarang masih menjabat di pemerintahan adalah figur yang amat konsisten dengan pemberantasan korupsi dan penciptaan birokrasi yang bersih.

Dalam lingkup rumah tangga, perempuan juga berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Ada nilai-nilai dalam keluarga yang bisa menjadi pedoman untuk tidak dilakukan seorang suami dalam pekerjaannya.

Gaya Hidup 

Yang paling berpengaruh dalam perilaku seorang suami di kantornya adalah gaya hidup, baik gaya hidup dirinya sebagai kepala keluarga maupun gaya hidup istri di rumah dalam menjalankan relasi dengan tetangga atau rekan-rekannya. Gaya hidup ini yang menjadi salah satu akar masalah seseorang akan korupsi atau tidak.

Dalam kaitan ini, apabila didukung gaya hidup yang sederhana dan selalu bersyukur atas apa yang diperoleh, maka perempuan bisa mengingatkan suaminya untuk tidak korupsi. Bahkan bisa secara tegas mengingatkan bahwa sebagai istri beserta anak-anak tidak ingin makan uang haram.

Dalam berbagai kasus yang disidik KPK, terlihat bahwa kasus korupsi itu akibatnya "bisa kemana-mana". Penetapan seorang sebagai tersangka bisa menyentuh ke suami, istri, saudara, bahkan anaknya, atasannya, bawahannya hingga teman-temannya.

Semua itu dilakukan untuk mengungkap secara jelas modus dan motif sebuah perkara. Di samping tentunya untuk menyelidiki sejauhmana keterkaitan seseorang dengan suatu kasus korupsi yang sedang diselidik atau disidik.

Dari layar kaca dan foto yang tersebar di laman-laman berita dan media sosial, sering terlihat istri dari orang yang berperkara--bahkan juga anaknya--yang ikut diperiksa. Mereka pun terlihat lelah dan stres.

Hal itu tampaknya pelajaran bagi siapapun bahwa seorang suami yang berperkara pidana (termasuk kasus korupsi), keluarganya--dalam hal ini istri dan anaknya--yang menjadi korban. Di sinilah peran peremuan dalam konteks pemberantasan korupsi.

Signifikan Hal itu rupanya diakui pula oleh KPK, bahwa perempuan punya peran signifikan untuk mencegah perbuatan korupsi, terutama di dalam keluarga. Bahkan saat ini salah satu Pimpinan KPK adalah seorang perempuan. Tim penyidik dan jaksa penuntut umum bahkan tim yang melakukan tangkap tangan cukup banyak perempuan.

Tetapi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (21/4), isu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah gerakan-gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di KPK ada "Saya Perempuan Anti Korupsi" atau SPAK.

SPAK mendapat penghargaan di tingkat internasional. SPAK ini adalah gerakan pencegahan korupsi berbasis keluarga sehingga peran ibu atau perempuan juga sangat penting.

SPAK pada Desember 2017 meraih penghargaan "International Anti-Corruption Excellence Award" (IACEA) kategori "Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement Award" dari Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir Qatar. Penghargaan diberikan dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada Jumat, 8 Desember 2017, bertempat di Gedung PBB di Jenewa (Swiss).

SPAK masuk ke instansi pemerintah termasuk Kepolisian dan gerakan di daerah. KPK berharap dalam momentum ini semua pihak terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Kolektif Hingga saat ini SPAK sebagai gerakan anti korupsi berbasis pendekatan keluarga telah melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia. Para agen SPAK tersebut bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat.

Gerakan SPAK yang dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, kerja sama dan kemandirian. Selain itu, disiplin, tanggung jawab, kegigihan, keberanian dan kepedulian di dalam keluarga sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.

Beberapa gerakan tersebut adalah inisiatif dari masyarakat yang meminta keterlibatan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi tentu mendukung gerakan-gerakan yang berkembang di masyarakat dan fasilitas karena dapat menjadi sangat kuat dan positif untuk gerakan anti korupsi.

KPK mengakui bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki seperti kasus korupsi masal yang terjadi di Sumut dan melibatkan Cawagub Ijeck Shah yang berpasangan dengan Edy Rahmayadi tapi juga perempuan. Ada cukup banyak perempuan yang diproses KPK.

Yang pasti tindak pidana korupsi dapat berakibat buruk pada perempuan atau anak dan distribusi kesejahteraan. Sejumlah kajian mengatakan ada alokasi anggaran yang bila terdistribusi dengan baik bisa digunakan untuk anak-anak dan kaum perempuan.

KPK pun mengharapkan agar perempuan dapat berperan besar dalam pencegahan korupsi khususnya membangun kesadaran di dalam keluarga. Pencegahan korupsi dimulai dari rumah dinilai efektif. Misalnya peran seorang ibu sangat mungkin mempengaruhi keluarganya, suaminya dan anak-anaknya sehingga diharapkan penanaman sistem nilai berjalan di keluarga.

Kini, di tengah suasana peringatan Hari Kartini selayaknya kalangan perempuan semakin menyadarkan keluarganya mengenai bahaya korupsi agar ke depan kehidupan terang yang mereka jalani tidak menjadi gelap akibat kasus korupsi. (An/SM)